PP PGDI TUNTUT ANGGARAN KHUSUS DALAM APBN
PADA MARET 18, 2009
Jakarta. 22/8/2007 (Kominfo Newsroom) – Pengurus Pusat Persatuan Guru Diniyah Indonesia (PP PGDI) menuntut Menteri Agama RI agar guru-guru Madrasah Diniyah diberikan anggaran khusus pada APBN 2008.
“Kami ingin ada anggaran yang terposting khusus dalam APBN 2008,” kata Ketua Umum PP PGDI, Syahrial Aidi, S.Ag, usai pernyataan sikap dan tuntutan PP PGDI kepada Menag di Jakarta, Rabu (22/8).
Menurut dia, Depag selaku Departemen teknis yang membidangi pendidikan keagamaan harus bertanggung jawab memberikan hak-hak normatif bagi guru-guru Madrasah Diniyah di Indonesia.
Saat ini menurut dia adalah momentum yang tepat bagi Depag, karena APBN 2008 masih belum ditetapkan dan masih dalam tahap proses untuk dapat memberikan bantuan kesejahteraan guru (BKG) Madrasah Diniyah.
Syahrial menilai Depag telah melakukan diskriminasi terhadap ratusan ribu guru Diniyah dengan mengabaikan eksistensi Madrasah Diniyah di Indonesia serta wadah pendidikan lainnya yang berada di bawah Depag seperti MI, MTs, MA dan lainnya.
Berdasarkan data PP PGDI, jumlah guru Madrasah Diniyah yang ada saat sekitar 400 ribu orang, sementara menurut Depag hanya 250 ribu guru. Adanya perbedaan angka ini menurut Syahrial disebabkan dalam data Depag tidak termasuk Madrasah yang tidak mau mengurus ijin operasional kepada Depag.
Perwakilan PP PGDI tersebut diterima oleh Drs. H. Rohadi Abdul Fatah, M.Ag, Kasubdit Bantuan dan Beasiswa Dit. Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Depag.
Menurut Rohadi, pernyataan sikap PP PGDI akan disampaikan secepatnya kepada Menag dan untuk sementara ini, dia siap menerima keluhan atau tuntutan dari siapapun termasuk guru-guru Diniyah dan dapat bertemu langsung. (Az/id/c)
“Kami ingin ada anggaran yang terposting khusus dalam APBN 2008,” kata Ketua Umum PP PGDI, Syahrial Aidi, S.Ag, usai pernyataan sikap dan tuntutan PP PGDI kepada Menag di Jakarta, Rabu (22/8).
Menurut dia, Depag selaku Departemen teknis yang membidangi pendidikan keagamaan harus bertanggung jawab memberikan hak-hak normatif bagi guru-guru Madrasah Diniyah di Indonesia.
Saat ini menurut dia adalah momentum yang tepat bagi Depag, karena APBN 2008 masih belum ditetapkan dan masih dalam tahap proses untuk dapat memberikan bantuan kesejahteraan guru (BKG) Madrasah Diniyah.
Syahrial menilai Depag telah melakukan diskriminasi terhadap ratusan ribu guru Diniyah dengan mengabaikan eksistensi Madrasah Diniyah di Indonesia serta wadah pendidikan lainnya yang berada di bawah Depag seperti MI, MTs, MA dan lainnya.
Berdasarkan data PP PGDI, jumlah guru Madrasah Diniyah yang ada saat sekitar 400 ribu orang, sementara menurut Depag hanya 250 ribu guru. Adanya perbedaan angka ini menurut Syahrial disebabkan dalam data Depag tidak termasuk Madrasah yang tidak mau mengurus ijin operasional kepada Depag.
Perwakilan PP PGDI tersebut diterima oleh Drs. H. Rohadi Abdul Fatah, M.Ag, Kasubdit Bantuan dan Beasiswa Dit. Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Depag.
Menurut Rohadi, pernyataan sikap PP PGDI akan disampaikan secepatnya kepada Menag dan untuk sementara ini, dia siap menerima keluhan atau tuntutan dari siapapun termasuk guru-guru Diniyah dan dapat bertemu langsung. (Az/id/c)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar